MANOKWARI – Ketua DPW Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Provinsi Papua Barat, Firmansyah S. Rimosan, menyampaikan apresiasi terhadap arah pembangunan Provinsi Papua Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dominggus Mandacan dan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani.
Dikatakan Firmansyah, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Provinsi Papua Barat pada 12 Oktober 2026.
Firmansyah mengatakan, pembangunan daerah perlu terus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemerataan infrastruktur, serta penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat di tujuh kabupaten di Papua Barat.
Menurutnya, pemerataan pembangunan penting agar seluruh masyarakat, termasuk warga di wilayah pedalaman dan kampung-kampung, dapat merasakan manfaat pembangunan secara berkelanjutan.
Secara khusus, ia menyoroti upaya pemerintah daerah dalam mendorong pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, terutama melalui pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Firmansyah menilai, kebijakan tersebut dapat membuka peluang bagi masyarakat adat pemilik hak ulayat untuk terlibat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam di wilayahnya secara legal, mandiri, dan bertanggung jawab.
“APRI Papua Barat mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam mendorong pembentukan IPR. Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat untuk mengelola potensi sumber daya alamnya secara legal, mandiri, dan bertanggung jawab,” ujar Firmansyah, Senin (12/10/2026).
Ia menegaskan, pengembangan pertambangan rakyat harus mengedepankan prinsip pertambangan yang baik, dengan memperhatikan keselamatan kerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta perlindungan terhadap kelestarian alam dan lingkungan.
Dengan tata kelola pertambangan rakyat yang tertib dan bertanggung jawab, Firmansyah berharap potensi sumber daya alam Papua Barat dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, momentum HUT ke-27 Provinsi Papua Barat juga menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat adat, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia berharap, pada periode kedua kepemimpinan Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani, pembangunan Papua Barat semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat, memperluas akses pelayanan dasar, serta mengoptimalkan potensi daerah untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tujuh kabupaten.
Di sisi lain, Firmansyah mengatakan APRI Papua Barat terus memperkuat tata kelola kelembagaan di daerah.
APRI juga melakukan pendataan ulang terhadap potensi pertambangan dan para pengusaha tambang sebagai bagian dari upaya penataan sektor pertambangan rakyat, termasuk penerbitan sertifikat.
“Kami siap mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang legal, profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” pungkasnya.