Informasi terkait Kegiatan dan isu-isu Tambang Rakyat
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia harus segera mengakhiri ketidakpastian hukum akibat berlakunya dua peraturan pembiayaan reklamasi pertambangan rakyat yang berpotensi membebani pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk objek yang sama. Kepmen ESDM Nomor 174.K memasukkan reklamasi…
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Usulan perubahan regulasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Barat, Harisson, dalam Rapat Paripurna DPRD Kalbar,…
Banda Aceh – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), Gatot Sugiharto, meminta pemerintah dan masyarakat menghentikan kebiasaan menyamaratakan seluruh aktivitas tambang tanpa izin sebagai Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Menurutnya, penyamaan istilah tersebut tidak hanya…
Hukum “Jebakan Batman”: Menghukum Rakyat Atas Izin yang Mustahil Ada Ketika Negara Menghukum Sesuatu yang Justru Mustahil Dipenuhi Oleh: Advokat Miguel Angel Fernando Kapughu, S.H.Advokat pada Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI)Founder MAFK Law Office James Rama, S.H.Advokat “Bagaimana mungkin seseorang…
PALANGKA RAYA – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Provinsi Kalimantan Tengah resmi dilantik di Aula Jayang Tingang, Lantai I Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (16/7). Pelantikan tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama Sekretaris Daerah…
Palangka Raya – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Provinsi Kalimantan Tengah, Jaya Samaya Monong, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin DPW APRI Kalimantan Tengah. Hal tersebut disampaikannya usai…
Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) memaparkan program penambangan ramah lingkungan dalam pertemuan dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo, Rabu (3/6/2026), di ruang kerja Direktur Reskrimsus Polda Gorontalo. Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Reskrimsus Polda Gorontalo Kombes Pol. Dr. Maruly…
Gorontalo – Taufiq Hiola, Deputi V Badan Pengurus Pusat (BPP) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, menegaskan komitmen APRI dalam mendukung penyelenggaraan PENAS XVII Tahun 2026 dengan membuka stan edukasi selama pelaksanaan kegiatan pada 20–25 Juni 2026. Menurut Taufiq Hiola, kehadiran APRI…
LINTAS ATJEH | ACEH SELATAN – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menyatakan komitmennya untuk mengusulkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Pemerintah Aceh pada tahun 2026. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya membuka jalan bagi legalisasi aktivitas pertambangan rakyat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat…
MANOKWARI, – Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (DPW APRI) Papua Barat mendorong penguatan tata kelola pertambangan rakyat yang legal, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat adat melalui percepatan legalisasi serta penguatan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Papua…